DM1.CO.ID, JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dikabarkan mendapat peringatan keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yakni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, yang digelar pada Senin (18 Maret 2024).
Dalam Rakor yang dilakukan secara Daring dan Live streaming melalui Chanel YouTube Kemendagri RI itu, Tito Karnavian selaku Mendagri mengupas, membongkar, serta menyoroti tajam kinerja sejumlah kepala daerah, termasuk “menguliti” Ismail Pakaya selaku Pj Gubernur Gorontalo yang dinilai tak becus mengendalikan inflasi dan IPH (Indeks Perkembangan Harga) sebagai proxy Inflasi.
Dalam tabel dan grafik yang ada, Mendagri Tito menunjukkan dan membeberkan dalam Rakor tersebut 10 provinsi yang mencapai inflasi tertinggi, termasuk Provinsi Gorontalo yang menduduki urutan kedua dengan inflasi tertinggi, yakni berada di level 3,37 persen secara tahunan (year on year atau yoy).
Berikut ini adalah 10 provinsi dengan inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024 yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 17 Maret 2024, yakni:
1. Papua Selatan 4,61%
2. Gorontalo 3,73%
3. Papua Tengah 3,72%
4. Bengkulu 3,68%
5. Papua Barat 3,61%
6. Sulawesi Utara 3,55%
7. Sulawesi Tengah 3.37%
8. Sumatera Barat 3,32%
9. Kalimantan Timur 3,28%
10. Lampung 3,28%
Dan untuk IPH pada minggu kedua Maret 2024, Gorontalo lagi-lagi termasuk dalam 10 besar sebagai provinsi yang tercatat dengan Indeks Perkembangan Harga tertinggi, yakni mencapai 6,99%.
“Ini saya warning ini Pak Pj Gubernur Gorontalo (Ismail Pakaya), masuk terus provinsinya tertinggi (kedua). Kabupatennya juga banyak sekali yang tinggi-tinggi (angka inflasi dan IPH). Warning!” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari Chanel YouTube Kemendagri RI, Senin (18 Maret 2024), dilansir CNN.
Selama ini, pihak Kemendagri memang secara rutin memberi warning kepada para kepala daerah yang dianggap tak becus dalam menangani persoalan-persoalan di daerahnya, terutama Pj.
Tomsi Tohir selaku Inspektur Jenderal Kemendagri, sebelumnya memang pernah mengungkapkan terdapat 53 pemerintah daerah yang tampak tidak peduli soal harga pangan serta inflasi. Dan saat ini termasuk adanya Provinsi Gorontalo.
Tomsi berharap para kepala daerah hendaknya tidak abai dalam 7 hari belakangan, terutama terkait penyampaian laporan harian maupun mingguannya.
“Kita tidak bisa menilai, apakah teman-teman di sana (di daerah) melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13 Maret 2024).
“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya pj, ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya, berarti teman-teman tidak bekerja di sana (di daerah),” tegas Tomsi.
Untuk diketahui, Mendagri Tito takkan segan-segan mencopot Pj kepala daerah yang dinilai tak sanggup mengendalikan inflasi dan lonjakan harga pangan di daerahnya masing-masing. Kejadian pada Oktober 2023 lalu, Mendagri Tito terpaksa akhirnya mencopot Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan lantaran dianggap tak becus menangani masalah inflasi dan menurunkan harga beras di daerahnya.
Dan khusus Pj Gubernur Gorontalo, belakangan ini memang sejumlah pihak dan pengamat telah ada beberapa yang menyoroti dan bahkan memberikan kritik terhadap kondisi harga-harga pangan yang melonjak tinggi, namun tak kunjung mampu di atasi oleh Ismail Pakaya yang dilantik sebagai Pj Gubernur Gorontalo pada 12 Mei 2023 silam itu. (dms-dm1)
