SKB Atinggola Memanusiakan Manusia: Antara Kendala dan Cita-cita

Wartawan: Mulkan Hidayatullah | Editor: AMS

DM1.CO.ID, GORUT: Satuan Pendidikan Non-Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), hingga kini terus melakukan upaya-upaya pemberian pelayanan pendidikan non-formal bagi semua lapisan masyarakat, terutama warga yang putus sekolah.

Hal tersebut disampaikan Hatim Umara, S.Pd selaku Kepala SPNF SKB Atinggola dalam bincang-bincang khusus dengan wartawan DM1, Selasa (20/8/2019).

Saat ini, kata Hatim, wilayah kerja SKB Atinggola mencakup dua kecamatan. Yakni, Kecamatan Atinggola yang terdiri dari 14 desa, dan Kecamatan Gentuma Raya yang terdiri dari 11 desa.

Hatim menyebutkan, banyak program yang ditawarkan di SKB Atinggola ini kepada masyarakat di dua kecamatan tersebut. Di antaranya, program Keaksaraan (buta aksara); Keaksaraan Usaha Mandiri; kesetaraan paket A, B, C; Life-skill, PKW, PKK, PKH, PKM, dan lain-lain.

Desa-desa di Kecamatan Atinggola, ungkap Hatim, telah dibentuk kelompok-kelompok kerja (Pokja). Sementara untuk di Kecamatan Gentuma Raya sudah disiapkan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Hatim mengatakan, sejauh ini SKB Atinggola telah mematok visi dan dan misi yang harus benar-benar dapat ditunaikan dan dicapai. Yakni, Visi: “Prima dalam pelayanan, unggul dalam kreativitas”.

Sedangkan misi SKB Atinggola adalah:
1. Meningkatkan kemampuan warga belajar di bidang IPTEK dan IMTAK.
2. Mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan bermoral dalam semua jenjang khususnya pada pendidikan non-formal.
3. Menjadi pengendali mutu program pendidikan non-formal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kependidikan.
5. Mewujudkan berbagai program dalam pendidikan non-formal.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Selain visi-misi, kata Hatim, SKB Atinggola juga menentukan target-target atau tujuan yang ingin terus digiatkan, yaitu:
1. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
2. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau menjadi tenaga pendidik dalam asas saling membelajarkan.
3. Pemberian layanan informasi kegiatan PNF.
4. Pembuatan percontohan, ujicoba sebagai program pendidikan non-formal (PNF), PAUD dan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C).
5. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal.
6. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar.
7. Pengintegrasian penyingkronisasian kegiatan sektor bidang PNF dan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C).

Hatim menegaskan perbedaan pendidikan formal dengan non-formal. “Kalau pendidikan formal itu sudah jelas, itu sama dengan mengail di aquarium, ada kelas dan sudah ada murid yang tersedia,” kata Hatim.

Dan itu, menurut Hatim, berbeda dengan di SPNF yang terlebih dahulu harus turun ke desa-desa untuk mengidentifikasi atau mencari warga-warga yang putus sekolah. “Dan ini sama dengan mengail di laut lepas,” ujar Hatim tersenyum.

Hatim menerangkan, pada 2017 SKB masih menjalankan fungsi sebagai lembaga. “Sekarang sudah beralih nomenklatur ke SPNF. Artinya, sudah menjalankan sebagai fungsi satuan. Nah di situ pemerintah pusat membantu melalui mediasi dari pemerintah daerah,” kata Hatim.

Dan dari situ, Hatim pun mengaku bersyukur. “Kayak ini kita Alhamdulillah dapat bantuan 2018 untuk gedung fisik satu RKB (Ruang Kelas Baru) dan rehabilitas ruang belajar serta kantor,” tutur Hatim.

Bahkan pada 2019 ini, ungkap Hatim, SKB Atinggola mendapat bantuan fisik dua tempat praktek (perbengkelan dan laboratorium komputer) serta 4 jamban wanita dan pria.

“InsyaAllah kalau ujian nanti sudah ada fasilitas 25 komputer, satu server dan mobiler. Bantuan ini dari APBN, tapi yang mediasi itu adalah Pemda (dinas pendidikan dan terkait lainnya),” ungkap Hatim.

Di SKB Atinggola ini, kata Hatim, terdiri dari dua pelaksana, yakni fungsional dan struktural. “Fungsional ada pamong belajar sebanyak empat orang dan tutor juga empat orang. Sedangkan struktural itu terdiri KTU, staf administrasi dan PTT lainnya,” jelas Hatim.

Terkait sosialiasi program, Hatim pun berharap sekaligus mengajak kepada masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ditawarkan oleh SKB Atinggola.

“Melalui media ini kami mengajak seluruh warga agar dapat memanfaatkan SKB Atinggola, meski dari luar daerah, kami tetap menampung dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik sesuai kebutuhan,” ujar Hatim.

Sementara itu di tempat yang sama, Dra. Anengsi Laiko selaku Wakil Urusan Pembinaan di SKB Atinggola, juga memberikan sejumlah penjelasan penting.

“Kami di sini sebagai pamong yang bertugas mengidentifikasi program, pengkajian program, dan pengembangan model,” tutur Anengsi.

Identifikasi program, kata Anengsi, dilakukan secara total oleh seluruh pengelola di SKB Atinggola, tidak terkecuali staf administrasi, semuanya turun langsung ke desa-desa. “Dari identifikasi dilakukan pengkajian, lalu dibawa ke pengembangan moril,” kata Anengsi.

Anengsi menyebutkan, pada 2018 SKB Atinggola meluluskan 40 orang program Buta Aksara, 19 orang Kesetaraan Paket A, 18 orang Paket B, dan 48 orang Paket C, yang kesemuanya berasal dari Desa Wapalo (salah satu desa terpencil di Kecamatan Atinggola).

Anengsi mengungkapkan berbagai kendala yang masih dihadapi oleh para pengelola di SKB Atinggola ini. Di antaranya adalah jumlah pamong secara ideal untuk satu lembaga pendidikan itu minimal adalah 15 orang pamong.

“Tapi kami di sini sekarang cuma ada empat pamong didukung dengan empat orang tutor bantu,” ungkap Anengsi seraya menyarankan agar pemerintah dapat menambah jumlah pamong di SKB Atinggola ini.

Bukan cuma itu, Anengsi juga mengungkap sarana-prasana penunjang yang masih kurang, seperti jumlah kursi-meja pamong yang sangat kurang.

“Yang ada saat ini satu meja panjang dan diduduki oleh empat orang,” beber Anengsi tersenyum sambil menambahkan kiranya pemerintah daerah bisa memberikan bantuan dalam hal kelancaran proses pembelajaran warga di bidang Pendidikan Non-Formal ini.

Hal senada juga disampaikan H. Hanon Blongkod selaku Kepala Tata-Usaha (KTU) SKB Atinggola, bahwa sejauh ini masih banyak kendala dan kekurangan yang harus dibenahi guna pengembangan SKB ini.

Salah satunya, kata Hanon, adalah di saat ingin melakukan sosialisasi ke desa-desa, tidak jarang terbentur dengan masalah anggaran yang tidak tersedia, apalagi dengan jarak dan kondisi medan yang sangat berat.

Kendala berikutnya, kata Hanon, tidak sedikit calon peserta program kesetaraan hanya cenderung ingin langsung mendapatkan ijazah tanpa diikuti dengan proses pembelajaran dengan alasan sibuk di kebun untuk bertani, dan di laut mencari ikan. “Buat apa kita punya ijazah tapi ilmunya nggak ada,” ujar Hanon.

Padahal, lanjut Hanon, di SKB Atinggola ini bukan hanya belajar, tetapi juga dapat menciptakan peluang untuk menggeluti usaha mandiri. “Kalau punya skill maka bisa dimunculkan kelompok untuk dibuatkan proposal, supaya warga ini disamping belajar juga tidak terabaikan penghasilan mereka karena dapat ditopang oleh pemerintah,” jelas Hanon.

Hanon pun menegaskan, hendaknya SKB janganlah dipandang sebelah mata, dan tidak menganggap SKB itu sebagai tempat penampungan orang-orang putus sekolah atau orang-orang yang malas sekolah.

“Sebab sesungguhnya SKB itu adalah memanusiakan manusia, dan dapat menghasilkan masyarakat yang profesional dan bisa bersaing dengan yang formal,” tegas Hanon.

Lebih jauh Hanon juga mengingatkan, hendaknya masyarakat tidak memberi kesan kepada para pengelola SKB seolah-olah hanya tidur. “Padahal kita di SKB ini punya tantangan berat dan pekerjaan yang luar biasa banyak,” lontar Hanon.

Olehnya itu, para pengelola SPNF SKB Atinggola inipun berharap, agar masyarakat dan pemerintah serta seluruh stakeholder, baik langsung maupun tidak langsung dapat melibatkan diri dalam mendukung setiap upaya pembentukan kecerdasan bangsa melalui pendidikan non-formal. (mul/dm1)