DM1.CO.ID, JAKARTA: Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli, mengeluhkan buruknya data yang dimiliki pemerintah, khususnya pada Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani. Menurutnya, Data yang dimiliki Kementerian Keuangan belum akurat bahkan cenderung salah.
Rizal Ramli berharap Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru bisa memberikan data ekonomi yang lebih akurat dibanding pemerintah. Karena data ekonomi yang valid sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat.
Dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi XI DPR dengan para ekonom kemarin, Senin (26/3/2018), Rizal mengatakan bahwa adanya kelemahan tersebut sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.
Rizal memberi contoh, data terkait utang negara, baik yang berasal dari utang pemerintah, maupun bank sentral serta utang swasta. Menurutnya, BI harus mampu memberikan data secara jujur ke publik, termasuk soal risiko dari penggunaan utangnya.
“Saya minta pimpinan BI yang akan datang, berikanlah angka-angka yang benar, itu menolong kami. Jangan tiru (data dari) Lapangan Banteng (daerah kantor Kemenkeu), ngibul melulu,” ujar Rizal.
Bila memang ada risiko, BI sebagai regulator moneter harus pula mengingatkan pemerintah sebagai regulator fiskal agar tak terus menerus menutup risiko utang dari publik.
Selain soal data, Rizal melihat, sosok pimpinan bank sentral ke depan harus bisa memitigasi pelemahan nilai tukar atau kurs rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tanpa hanya menyalahkan faktor global.
“Saya minta BI ke depan bisa berikan informasi yang benar, walau menyakitkan, tapi daripada terus dibohongi oleh Menteri Keuangan yang tidak prudent,” tekannya.
“Jangan rupiah anjlok, lalu BI hanya salahkan 10 negara, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, China, dan lainnya. Kalau alasannya begitu, sebutkan saja negara yang ada di peta dunia. Biasanya Gubernur BI ilmunya begitu (menyalahkan negara lain),” kata Rizal.
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Katolik Atmajaya (Unika) Antonius Prasetyantoko melihat, pucuk pimpinan BI yang baru tak hanya harus cakap mengatur indikator-indikator moneter dan makroprudensial, seperti inflasi, suku bunga acuan, hingga sistem pembayaran.
Menurut Antonius, Pemimpin BI juga harus mampu menyikapi perubahan di sektor keuangan dengan dinamis, misalnya terkait kehadiran perusahaan teknologi berbasis layanan keuangan (financial technology/fintech).
Sebelum menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi Perry Warjiyo pada Rabu (28/3/2018), sebagai calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin bank sentral pada periode 2018-2023. Komisi XI DPR juga akan melakukan fit and proper test kepada tiga calon Deputi Gubernur BI, yakni Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi, pada hari ini, Selasa (27/3/2018).
(cnn/vit/dm1)
