Terkait Tuntutan Referendum, Rizal Ramli Ajak Pemerintah Adil Kepada Papua

DM1.CO.ID, JAKARTA: Kamis (22/8/2019), sejumlah warga dan aktivis Papua menggelar aksi demo di depan Istana Kepresiden, Jakarta.

Dalam aksi unjuk-rasa itu, massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Anti-rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme itu, sempat mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dan warga di Papua bahkan secara terang-terangan menuntut referendum.

Massa aksi di depan Istana Kepresidenan menyuarakan kekecewaannya terhadap respons Presiden Jokowi terkait perilaku rasisme yang diduga dilakukan aparat keamanan.

“Jokowi adalah kaleng-kaleng. Tidak bisa menyelesaikan dengan minta maaf. Ini bukan lebaran, ini bukan lebaran. Minta maaf ke siapa?” lontar seorang orator dari atas mobil komando, dilansir cnnindonesia.com.

Menyikapi kondisi tersebut, tokoh nasional kebangsaan, Dr. Rizal Ramli, dalam forum Ngobrol Perkembangan Indonesia, di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019), mengajak pemerintah untuk segera introspeksi diri terhadap tuntutan referendum dari masyarakat Papua.

Di hadapan sejumlah tokoh aktivis dan mahasiswa Papua dalam forum ngobrol tersebut, Rizal Ramli menegaskan, bahwa tuntutan referendum tersebut harus bisa dijadikan “acuan” pemerintah untuk memperlakukan Papua secara benar-benar adil.

Meski selama ini Papua sudah mendapat kucuran dana otonomi khusus dengan jumlah yang besar tiap tahun, namun menurut Rizal Ramli, jumlah itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan Papua atau tidak sebanding dengan kekayaan Papua yang selama ini turut menyokong ekonomi Indonesia.

Olehnya itu, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur inipun mengingatkan, bahwa tuntutan referendum warga Papua tersebut sesungguhnya adalah ungkapan dari rasa ketidakadilan yang mereka terima selama ini. Sehingganya, pemerintah harus bisa benar-benar memberikan perhatian lebih baik lagi kepada Papua.

“Jadi jangan anggap, misalnya untuk merdeka itu ungkapan dari rasa ketidakadilan,” ujar Rizal Ramli yang juga sempat menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur itu.
(dml/dm1)