DM1.CO.ID, GORONTALO: Aksi unjuk rasa puluhan pengemudi becak motor (bentor) memadati pintu rumah dinas Walikota dan Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (3/4/2018). Mereka melakukan demo memprotes layanan transportasi online di Gorontalo.
Keramaian para sopir bentor itu tidak seperti biasanya. Menurut para sopir bentor yang terlibat aksi tersebut, transportasi online yang kini sudah beroperasi secara diam-diam ternyata belum memiliki izin dari Dinas Perhubungan dan izin dari Pemerintah Provinsi.
Niat mereka untuk menemui Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, nyatanya tidak mendapat respon, yang kemudian aksi demo dilanjutkan di Kantor Wali Kota Gorontalo. Di lokasi itu, massa diterima Sekretaris Kota Gorontalo, Ismail Madjid.
Dalam Orasinya, Presiden Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) Gorontalo, Iwan Latif meminta pemerintah Kota Gorontalo untuk tidak memberi izin pada Grab karena itu akan menghalangi pencaharian ribuan sopir bentor yang ada di Kota Gorontalo.
“Kami minta pemerintah Kota Gorontalo untuk tidak memberi izin pada Grab, karena itu akan mematikan pencaharian ribuan abang bentor yang ada di Kota Gorontalo,” tegas Iwan.
Iwan kembali menegaskan, “Saat ini, di Kota Gorontalo taksi online sudah meresahkan para pengemudi bentor. Sudah beberapa kali terjadi perkelahian antara pengemudi bentor dan pengemudi taksi online”.
Pasalnya, setiap hari dirinya sering menerima laporan mengenai taksi online yang memikat penumpang dan itu diketahui para pengemudi bentor, sedangkan taksi online tak punya izin beroperasi di wilayah Gorontalo.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota Gorontalo, Iwan Madjid, mengakui bahwa taksi online (Grab) belum mempunyai izin operasi di Kota Gorontalo.
“Kita belum pernah mengeluarkan ijin. Saya akan koordinasikan dengan dinas perhubungan Kota Gorontalo. Kita akan undang perwakilan pengemudi bentor dan dinas terkait,” tukasnya.
Selesai melakukan demo di kantor Walikota, massa aksi kembali lagi ke rumah dinas Gubernur hingga kemudian para pengunjuk rasa diperkenankan masuk di halaman rumah dinas dan diterima oleh Plh. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Weni Liputo.
Masih dengan tuntutan yang sama, para pendemo meminta agar pemerintah tegas untuk memberikan sanksi jika masih ada transportasi online yang beroperasi di Gorontalo dan tidak akan memberikan izin untuk beroperasi.
Weni pun mengungkapkan, taksi online memanglah belum pantas beroperasi di Kota Gorontalo, dengan alasan wilayah Kota Gorontalo yang masih terbilang daerah yang kecil.
“Masyarakat masih mengandalkan bentor. Jadi jangan hanya taksi Grab yang senang tapi tukang bentor yang susah. Jadi harus sama-sama senang,” jelas Weni.
Weni memastikan, Grab di Gorontalo yang sudah beroperasi secara diam-diam adalah illegal. “Taksi Grab tidak memilik izin,” lontarnya.
Kepada massa mksi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo itu menjelaskan, dinas perhubungan provinsi sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan izin grab.
“Bila ada yang beroperasi, saya sudah minta dinas perhubungan untuk bertindak tegas. Kalau tidak mau patuhi, saya akan minta pihak kepolisian untuk menindak-lanjuti. Karena takut akan terjadi hal yang mengakibatkan keresahan di masyarakat,” ujar Weni.
Sementara itu seorang aktivis sosial, Nurhadi Taha kepada DM1 menguraikan pandangan penolakannya terhadap Grab. Menurutnya, keberadaan bentor sangat pantas dipertahankan, sebab bentor adalah transportasi unik yang telah menjadi kebanggaan sekaligus ikon daerah Gorontalo.
Selain itu, kata Nurhadi, eksistensi bentor selama ini sangat jelas sudah membantu rakyat Gorontalo, selain fungsinya sebagai alat transportasi juga telah menjadi lapangan kerja (mata-pencaharian).
Nurhadi mengaku punya catatan jumlah bentor yang telah diproduksi. “Bentor telah diproduksi sebanyak 32 ribu unit. Jika 32 ribu bentor ini beroperasi dengan rata-rata mengayomi empat anggota keluarga, maka terdapat 10 persen rakyat Gorontalo yang hidupnya bergantung di lapangan pekerjaan bentor ini,” ujar Nurhadi melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi DM1, Rabu (4/4/2018).
(vit/dm1)
