Wartawan: Kisman Abubakar~ Editor: Avi|
DM1.CO.ID, BOALEMO: Jumat (21/9/2018), ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan (ARM), kembali turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasinya.
Di depan Kantor Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali selaku mantan Wakil Bupati Boalemo, yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Partai Golkar Boalemo mengatakan, Bupati Boalemo, Darwis Moridu adalah sosok yang arogan.
“Katanya, dia mau injak-injak para pimpinan Partai Politik (Parpol), tapi ketika saya datang, dia tidak berani injak. Bupati malah teriak-teriak, yang justru menunjukkan dia tidak tau apa-apa. Padahal dia adalah pembina parpol di Kabupaten Boalemo,” ungkap Lahmudin.
Tidak sampai disitu, Lahmudin juga menjelaskan, tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boalemo bukan mengenai persoalan mutasi atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun lebih kepada persoalan non job yang di alamatkan kepada beberapa ASN yang diantaranya merupakan keluarga dekat Wakil Ketua DPRD Boalemo, Hardi Mopangga yang saat ini tengah menggagas bergulirnya hak angket di parlemen Boalemo.
“Saya ingin sampaikan, jangan salah kaprah. Yang kita tuntut di DPRD Boalemo bukan soal mutasi pegawai, itu memang kewenangan bupati. Tapi kenapa ada non job? Ini jelas melanggar undang-undang ASN,” jelas Lahmudin.
Lebih lanjut, Lahmudin menegaskan, aksi yang digelar oleh ARM sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik untuk tahun 2019.
“Setiap orang berhak menilai seperti apa, yang jelas ini tidak ada kepentingannya dengan pemilu 2019, yang hadir bersama kami adalah murni rakyat yang tidak dibayar sepeser pun,” pungkas Lahmudin.
Sementara itu, menanggapi aksi massa yang digelar beberapa waktu yang lalu, Hendra Saidi selaku Juru Bicara (Jubir) Darwis Moridu menyampaikan, rasa terima kasih atas peran dan kepedulian masyarakat terhadap daerah yang dipimpinnya.
Pada konferensi pers yang dilaksanakan di ruang vicon, di hari yang sama. Hendra mengatakan, aksi unjukrasa yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat seperti Massa Aksi 149, Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) Damai Bertasbih, dan Massa Aksi 219 yang meminta klarifikasi atas beberapa kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut, merupakan spirit dan motivasi bagi pemda.
“Penyampaian pendapat di depan umum itu memang sudah diatur dalam undang-undang, dan ini menurut bupati adalah hal yang wajar. Juga wujud dari kepedulian masyarakat terhadap perkembangan daerah Boalemo Damai Bertasbih yang kita cintai, serta menjadi spirit dan motivasi bagi pemda untuk menjalankan tugasnya dalam hal pelayanan publik,” ujar Hendra.
Sehingga, Hendra pun berharap kepada masyarakat, kiranya dalam menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, guna mewujudkan kedamaian dan ketenteraman di Kabupaten Boalemo. (kab/avi/dm1)
