DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Dijadwalkan dalam minggu ini juga, tim pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) akan memanggil pihak-pihak yang berseteru dalam kasus skandal Inspektoratgate, yakni kasus dugaan pemerasaan oknum Inpektorat terhadap Kepala Desa (Kades) Atolanu, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
Baca berita terkait:
Heboh! Kasubag di Inspektorat Koltim ini Diduga Memeras Sejumlah Kades
Dipastikan, dalam pemanggilan itu akan digali kebenaran informasi seputar pemerasan yang diduga dilakukan oleh Sri Asih selaku Kasubbag Perencanaan Inspektorat Koltim, bersama seorang rekannya bernama Nur Purbo Nugroho yang menjabat Inspektur Pembantu (Irban) wilayah II, terhadap Idris selaku Kades Atolanu.
“Secara formalnya akan diundang bertemu sama tim pengawasan APIP. InsyaAllah minggu ini. Surat tugasnya sudah ditanda-tangani pak Bupati. Coba temui pak Asisten Tiga, karena suratnya ada sama beliau,” demikian dikatakan Ketua Manajemen Pengawasan APIP, Belly Harli Tombili, melalui pesan WhatsApp, Selasa pagi (7/12/2021).
Belly yang kini dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Koltim ini mengungkapkan, secara informal dari permasalahan ini, dirinya bersama Asisten III (Laode Ishak) sudah menemui secara langsung beberapa pihak terkait masalah tersebut, yakni sebagai bahan keterangan awal atau pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
Untuk sementara, kata Belly, fokus penelusuran berdasarkan keterangan awal yang diperoleh dari beberapa pihak, serta berdasarkan informasi melalui pemberitaan di media massa online.
Tim pengawasan APIP memang segera mungkin bisa membongkar perseteruan yang tengah merundung Inspektorat Koltim. Sehingga, tabir kebenaran bisa terungkap.
Kasus Inspektoragate Koltim ini muncul berawal dari pengakuan Idris yang membeberkan Surat Pernyataan, bahwa dirinya telah dimintai uang sebesar Rp.130 Juta oleh Sri Asih. Dan uang tersebut telah diserahkan di Kantor Inspektorat.
Belakangan, sejumlah kepala desa juga dikabarkan ikut dimintai uang dengan jumlah yang bervariasi. Sehingga inilah yang disebut adanya unsur pemerasan.
Dugaan adanya unsur pemerasan inilah yang sedang digali oleh Tim Pengawasan APIP yang diketuai oleh Pj. Sekda, Belly Harli Tombili.
Dan tentunya, publik kini menunggu dan berharap Tim Pengawasan APIP bisa betul-betul menunjukkan apakah surat pernyataan Kades Atolanu itu benar adanya, ataukah justru hanya sebuah hal yang mengada-ada? (rul/dm1)
