DM 1 BIRONIPENDIDIKANTerbaru

Punya Bupati Mantan Rektor, Tapi Pemkab Gorontalo Dinilai Ogah Beri Bantuan ke Sekolah Swasta

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, GORONTALO: Meski hampir semua orang di daerah ini tahu, bahwa Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd, adalah sosok akademisi yang pernah menjabat rektor berturut-turut di dua perguruan tinggi ternama di Provinsi Gorontalo, yakni rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG).

Namun sejumlah lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta di Kabupaten Gorontalo, mengaku masih di-anaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dalam hal pemberian bantuan.

Salah satunya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.

Adrian Arsyad selaku Kepala SMP Muhammadiyah  1 Tolangohula mengaku, sudah empat tahun sekolah yang dipimpinnya ini baru satu kali mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo. Yakni saat Nelson Pomalingo belum menjabat Bupati Gorontalo.

Nelson Pomalingo sendiri berhasil terpilih sebagai Bupati Gorontalo setelah memenangkan Pilkada yang diusung oleh PPP dan Partai Demokrat, dan resmi memangku jabatannya selaku bupati pada 17 Februari 2016.

“Saya berada di sekolah ini dari tahun 2014, dan di tahun itu juga sekolah kita mendapat bantuan berupa satu unit perpustakaan lengkap dengan perabotnya. Selanjutnya, sampai dengan tahun ini belum ada bantuan apapun,” ungkap Adrian kepada awak DM1, Sabtu (8/9/2018).

Kondisi sekolah swasta yang berlokasi di Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula tersebut, memang dapat dikatakan sebagai sekolah yang cukup memprihatinkan.

SMP Muhammadiyah 1 Tolangohula yang memiliki 9 ruang kelas dengan jumlah siswa 178 orang itu, hanya ditangani 9 orang tenaga pendidik yakni, 3 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 guru tenaga honor.

Jumlah siswa yang begitu banyak, kata Adrian, tentu saja tidaklah seimbang dengan jumlah tenaga pendidik. Selain itu, sejauh ini sekolah SMP Muhammadiyah 1 ini juga tidak memiliki ruang laboratorium IPA.

Parahnya, sekolah ini tak memiliki kantor dan ruang dewan guru. Sehingga terpaksa, dua ruang kelas harus dialih-fungsikan menjadi kantor dan ruang dewan guru. Sehingga tersisa 7 ruang kelas yang difungsikan untuk kegiatan proses belajar-mengajar.

“Sudah berkali-kali saya mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Gorontalo, tetapi tanggapannya selalu hanya perbaiki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Seperti sia-sia saja,” sesal Adrian.

Bahkan Adrian pun membeberkan, sejumlah sekolah swasta yang ada di Kabupaten Gorontalo sudah angkat tangan dan menyerah untuk “mengemis” (meminta) bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.

Adrian bahkan mengaku sangat  kecewa dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Gorontalo yang dengan jelas-jelas pernah mengatakan tidak ingin bertanggungjawab lagi terhadap sekolah-sekolah swasta di daerah ini.

Dan yang paling menyakitkan, ungkap Adrian, pada saat mengajukan saran dalam suatu pertemuan antar sekolah, Kadis Pendidikan Kabupaten Gorontalo dalam menanggapi saran tersebut dengan jawaban yang amat di luar dugaan.

Yakni, kata Adrian, Kadis Pendidikan Kabupaten Gorontalo melontarkan tanggapan untuk mempersilakan masing-masing dari pihak sekolah swasta agar mengurus berbagai sarana dan prasarana sekolahnya sendiri, tanpa ada campur tangan lagi dari pihak Dinas Pendidikan.

Sementara itu awak DM1 saat mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, tidak berada di tempat. Namun melalui Zubair Pomalingo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo membantah bila pihaknya dikatakan ogah memberi bantuan kepada sekolah swasta di Kabupaten Gorontalo, termasuk masalah ketersediaan tenaga pendidik.

“Masalah guru bukan cuma di swasta. Kita kekurangan guru se-Kabupaten Gorontalo itu 1.713 orang,” ujar Zubair di kantornya, Senin (10/9/2018).

Dan mengenai pernyataan atau tanggapan yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang seolah tak ingin lagi campur tangan dengan urusan sekolah swasta, Zubair mengaku tak punya kapasitas untuk menjawab.

“Kalau masalah itu kebetulan saya tidak tahu, karena saya tidak hadir dalam pertemuan itu,” ujar Zubair yang mengaku saat ini dirinya juga sebagai Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo. (zal-nri/avi/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan: