DM1.CO.ID, JAKARTA: Utang Luar Negeri Indonesia selama kuartal III 2017 tercatat naik 4,5 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama 2016, atau saat ini mencapai sebesar 343,1 Miliar Dolar AS karena pertumbuhan utang publik, atau utang pemerintah dan bank sentral, yang naik 8,5 persen.
Meski utang tersebut sudah sangat menggunung dan meroket, Pemerintahan Jokowi nyatanya kembali mengajukan pinjaman (ngutang).
Pengajuan pinjaman atau Utang Luar Negeri (ULN) yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut disetujui oleh Bank Dunia, yakni sebesar 300 Juta Dolar AS, atau sekitar Rp. 4 Triliunan. Dan pinjaman tersebut telah direstui oleh Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia pada 1 November 2017.
Langkah mengutang lagi itu ditempuh oleh Pemerintah Indonesia lantaran untuk membiayai beberapa kegiatan. Di antaranya, adalah untuk dibelanjakan pada upaya peningkatan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan.
Terungkap, pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.
Rodrigo A Chaves selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia membeberkan, pinjaman pertama adalah untuk mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, dan sekaligus untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.
”Dukungan Bank Dunia bagi reformasi fiskal Indonesia merupakan komponen penting Kerangka Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak perubahan yang besar,” ujar Chaves berdiplomasi melalui siaran pers, kemarin.
Pinjaman kebijakan pembangunan ini, jelas Chaves, dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait pengelolaan keuangan publik. ”Pinjaman ini disiapkan di bawah kerjasama dengan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement,” tutur Chaves.
Chaves juga membeberkan, bahwa pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah agar dapat memperbaiki pengumpulan pendapatan, yakni dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.
”Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik,” ungkap Chaves.
Sementara itu, sejumlah pihak, terutama sebagian besar pengamat mengaku amat menyayangkan karakter pemerintah saat ini yang dinilai begitu sangat doyan menambah utang.
Dan kegemaran berutang tersebut, tentu saja dipandang bertentangan serta sangat berseberangan dengan apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah sejak awal yang “katanya” bertekad untuk ingin mewujudkan Trisakti.
Namun sejumlah pengamat beserta para kaum kerakyatan dan penegak kedaulatan, mengaku tidak terkejut dengan utang yang begitu gampangnya diperoleh oleh pemerintah saat ini, apalagi dari Bank Dunia. Sebab, tim ekonomi Presiden Jokowi saat ini tampaknya lebih layak disebut “sales Bank Dunia dan IMF” bermazhab neoliberalisme “garis keras”.
Olehnya itu, Presiden Jokowi saat ini memang sepertinya lebih giat menjalankan pemerintahannya di bawah kibaran panji kaum neoliberalisme. Tim ekonomi Presiden Jokowi tersebut sejak dulu memang punya kegemaran mengutang, yakni ketika bercokol di dalam pemerintahan SBY.
Padahal sebelumnya, tim ekonomi era Presiden Gus Dur sudah pernah membuktikan dengan sangat terang-benderang pertumbuhan ekonomi mampu dipompa perttumbuhannya, meski tanpa berutang.
Ketika itu, tim ekonomi Gus Dur memang sangat meyakini, bahwa Bank Dunia ataupun IMF bukanlah “dewa penyelamat” melainkan “dewa amputasi” yang sangat mahal biayanya, karena harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.
(*-dbs/dm1)
