DM1.CO.ID, GORONTALO: Akibat menjadi sorotan tajam di banyak kalangan, karena dinilai hanya menimbulkan dampak kerugian besar kepada masyarakat, membuat bisnis pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato pun saat ini akhirnya mendapat reaksi dan perlawanan keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Gorontalo.
Pada Kamis (24/9/2020), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Gorontalo itu pun menggelar demonstrasi terkait keberadaan pertambangan emas yang beroperasi secara illegal di Kabupaten Pohuwato tersebut.
Aksi unjuk-rasa oleh para pendemo itu dilancarkan di tiga titik. Yakni, di Kantor Gubernur, DPRD Provinsi Gorontalo, dan di Polda Gorontalo.
Dalam aksinya, para pendemo menyatakan keprihatinan dan keheranannya, bahwa meski tidak mengantongi izin, namun oknum pengusaha tambang emas di Kabupaten Pohuwato nyatanya dapat beroperasi secara terang-terangan.
Bahkan menurut pendemo, pengusaha tambang emas itu sepertinya seenak “perutnya” melakukan hal-hal yang dapat memicu munculnya konflik, seperti adanya kabar yang beredar sebuah masjid akan dibongkar karena ingin “menyedot” emas di bawah masjid tersebut, serta merusak lingkungan secara ugal-ugalan.
Seolah sang pengusaha tambang itu telah mendapat “perlindungan khusus” dari sejumlah oknum penguasa di daerah tersebut.
Hal itu menurut para pendemo, dapat dilihat dengan leluasanya pengusaha tambang tersebut mengerahkan puluhan alat berat guna melakukan eksploitasi secara liar, meski tidak sedikit warga bersama seorang Kapolsek di wilayah setempat telah mencoba melakukan perlawanan, namun malah Kapolsek itu yang justru mendapat perlakuan kasar yang diduga dilakukan oleh pihak penambang. Anehnya, kasus perlakuan kasar tersebut justru saat ini seolah ingin “didiamkan”.
Olehnya itu dalam aksinya, para pendemo mendesak unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD serta Polda Gorontalo untuk segera menutup dan menghentikan seluruh aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato tersebut. Sekaligus menindak tegas siapa saja yang patut diduga sebagai oknum yang menjadi mafia pertambangan di daerah tersebut.
Secara khusus, pendemo juga meminta dengan sangat kepada Kapolda Gorontalo, agar segera mencopot Kapolres Pohuwato, karena dinilai tidak mampu mengemban tugas sebagai aparat penegak hukum.
Paris Djafar selaku salah seorang orator dalam aksi itu menegaskan, penanganan permasalahan pertambangan emas illegal itu harus diseriusi oleh pemerintah karena sudah sangat meresahkan masyarakat, jangan sampai pemerintah melakukan pembiaran sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah ternyata ikut terlibat dalam penambangan liar di Kabupaten Pohuwato tersebut.
Sementara itu, Adhan Dambea selaku anggota Komisi I yang menerima pendemo di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dalam keterangannya menyebutkan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek eksistensi pertambangan emas ilegal tersebut.
“Kami akan agendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak-pihak yang terkait dalam pertambangan ilegal tersebut,” tandas Adhan Dambea. (kab/dm1)
Jum Sep 25 , 2020
DM1.CO.ID, GORONTALO: Dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya pada urusan penataan birokrasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo senantiasa mengedepankan sisi regulasi dan aturan yang berlaku.
