SIARAN PERS DM1.CO.ID, JAKARTA: Sebagai upaya mempercepat proses pembayaran klaim, BPJS Kesehatan kembali mengingatkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama untuk patuh terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kewajiban memiliki Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan yang berpraktik di rumah sakit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan […]
HL
Berita untuk slide
Oleh: Abdul Muis Syam DM1.CO.ID, JAKARTA: Sejak awal Pemerintahan Jokowi hingga kini, kondisi dan wajah ekonomi bangsa ini masih jauh dari kata mulus. Bahkan revolusi mental dalam konteks pembenahan perekonomian negeri, kenyataannya sampai detik ini pula masih bertolak belakang dari yang diharapkan.
DM1.CO.ID, BANDUNG: Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengaku akan menutup media sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan lain sebagainya, apabila tidak mendukung pemerintah dalam mencegah paham radikal di Indonesia.
DM1.CO.ID, JAKARTA: Sejak awal penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memang sudah mengajukan “keinginan” agar diberlakukan kembali UU Pemilu lama. Dan kali ini pemerintah kembali bersikukuh mempertahankan usulannya untuk besaran Presidential Threshold (PT) 20-25 persen dipertahankan.
Oleh: Edy Mulyadi KONON, Presiden Jokowi segera mengocok ulang kabinetnya usai Lebaran ini. Berbarengan dengan itu, entah dari mana sumbernya, gosip Menkeu Sri Mulyani Indrawati bakal menjadi Menko Perekonomian belakangan makin santer saja. Tapi namanya juga gosip, bisa benar bisa juga salah.
Oleh: Abdul Muis Syam HANYA karena kesal disebut-sebut telah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir, dikabarkan akan mengambil langkah hukum bagi pihak yang menyebarkan informasi mengenai kenaikan listrik tersebut.
DM1.CO.ID, JAKARTA: Tak hanya sekali Dr. Rizal Ramli menerima tantangan, sekaligus diminta bantuannya, oleh pemerintah untuk membenahi perusahaan negara yang sedang mengalami masa sulit dan bahkan nyaris ambruk. Alhasil, semua “barang rusak” yang ditangani Rizal Ramli itu pun berhasil pulih, bahkan menjadi sangat “segar-bugar”.
DM1.CO.ID, JAKARTA: Biro Humas dan Kerjasama Internasional-BPK, Selasa (13/6/2017) mengabarkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT. Pelindo II, yakni minimal sebesar 306 Juta Dolar AS ekuivalen Rp.4,08 Triliun (kurs tengah BI per 2 Juli 2015 sebesar Rp.13.337 per-Dolar AS).
