HARI INI :

PARTNER PEMERINTAH, KAWAN RAKYAT

Entri Data tak Sesuai C1, KPU Boalemo Diduga Kuat tidak Netral

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, BOALEMO: KPU-RI saat ini masih sedang memindai (scan) serta memasukkan (entri) data dari hasil penghitungan suara formulir Model C1.

Pada proses itu, KPU-RI menyediakan laman bernama “Info Publik Pemilu 2019” di website pemilu2019.kpu.go.id.

Di laman itu, siapa saja bisa memeriksa sekaligus mengecek kebenaran data real sesuai yang tertera di formulir C1 dari tiap-tiap TPS.

Dan sungguh sangat mengejutkan, penampakan entri data yang disajikan oleh KPU dalam laman tersebut justru amat banyak tak sesuai dengan data C1.

Kondisi ini membuat banyak pihak, terutama dari para netizen melakukan protes dan “berteriak lantang” melalui media sosial.

Mereka pun ramai-ramai memunculkan tagar #KPUjanganCurang via Facebook, #KPUJanganSalahInputData via Twitter.

Dan bahkan tak sedikit yang mulai geram menyaksikan begitu banyak entri data yang sangat jauh berbeda dengan C1. Mereka pun seolah “naik darah” lalu mendoakan KPU agar segera mendapat laknat dari Tuhan jika benar-benar melakukan kecurangan.

Salah satu hasil entri data yang sangat jauh berbeda dengan C1 adalah terjadi di Kabupaten Boalemo.

Seorang petugas KPPS di kabupaten tersebut, Sri Silfani Lahay, tak tahan menumpahkan kekesalannya dengan menulis status di akun Facebook miliknya.

Dari website Pemilu2019, ia mendapati hasil entri data sangat tidak sesuai dengan kenyataan data yang tertera di C1, di TPS 2, Kelurahan Bongo Tiga, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Yakni, hasil penghitungan suara secara real di C1 tertera perolehan suara untuk Capres 01 sebesar 102 suara, dan untuk Capres 02 sebanyak 134 suara. Angka tersebut “disulap” oleh KPU menjadi 194 suara untuk 01, dan 23 suara untuk Capres 02.

Sri Silfani sempat menscreen-shoot data entri tersebut, lalu mengupload di linimasa Facebook miliknya.

Ia mengungkapkan, bahwa hasil kerjanya sebagai petugas KPPS yang amat melelahkan serasa tidak dihargai, sebab data di C1 tiba-tiba “menjelma” di tangan KPU dengan angka yang sangat jauh berbeda.

Namun saat berita ini diturunkan, KPU nampaknya telah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap data yang dikeluhkan oleh Sri Silfani tersebut.

Meski begitu, penampakan data entri yang berserakan di laman KPU tersebut masihlah sangat banyak berbeda jauh dengan data C1.

Kondisi inilah yang memaksa pihak-pihak dari berbagai kalangan pun menduga kuat, bahwa KPU tidak netral, termasuk KPU Boalemo.

Di mata banyak netizen, ketidak-netralan KPU ini sangat terlihat jelas dan patut diduga kuat, sebab angka-angka yang berubah dari entri data tersebut hanya menguntung Capres 01.

Menyikapi kondisi yang sangat tidak sehat ini, Fanly Katili selaku Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan Gorontalo, menyatakan mengutuk cara-cara KPU-RI, termasuk KPU Boalemo yang sangat terkesan leluasa “memainkan angka-angka” C1 melalui entri data.

“Kami ingin Bawaslu agar segera menyikapi masalah ini,” ujar Fanly.

Menurutnya, jika hal ini tidak diseriusi, maka Komisioner KPU Boalemo terancam Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017. Yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000“.

Fanli mengaku sangat sulit menerima alasan human-error. Sebab,  boleh dikata semua error-nya hanya menguntungkan pasangan Capres petahana, dan sangat merugikan pasangan Capres 02.

“Dan itulah alasan yang mendasari masyarakat curiga KPU tidak netral,” ungkap Fanly.

Menurutnya, KPU yang diduga kuat melakukan kecurangan juga dapat dikenai Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yakni: “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadaka atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

Fanly menegaskan, kecurangan seperti ini adalah merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir dalam Pemilu.

Sebagai aktivis, Fanly mengaku melihat kecurangan di Provinsi Gorontalo sangat berpotensi besar dilakukan oleh kubu pasangan Capres 01, sebab seluruh kepala daerah di Provinsi Gorontalo adalah “bagian” dari TKN 01.

“Ingat, hari ini semua perhatian dan mata rakyat Indonesia tertuju pada KPU dan Bawaslu,“ pungkas Fanly seraya menegaskan agar KPU dan Bawaslu jangan sampai “masuk angin”.

Sementara itu ketua KPU Boalemo, Asra Djibu, saat dimintai keterangannya mengatakan, “C1 Plano adalah acuan. Kita tunggu hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Jika ada kekeliruan dan tak menghasilkan persamaan data, maka dengan sangat terpaksa kita harus membuka C1 Plano atas persetujuan Panwas dan anggota forum lainnya”.

“Kami hanya melakukan input sesuai C1 by pas yang kami terima, dan hasil Situng ini bukan hasil akhir. Jika sekiranya ada perbedaan angka seperti ini, maka acuanya di saat perekapan adalah C1 plano,“ jelas Asra Djibu. (kab/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan:
  • 13109
  • 12583
  • 12541
  • 13368
  • 13325
  • 12952
  • 12713
  • 12714
  • 13108
  • 13326